Merdeka45 News| Jakarta – Polemik dualisme jabatan di Kelurahan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telah menimbulkan keresahan di kalangan warga. Isu ini mencuat setelah muncul kebingungan terkait peran dan tanggung jawab antara Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Sekretaris Kelurahan (Sekel) Endra Saputra, S.A.P., menjelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya bukan dualisme jabatan, tetapi lebih kepada miskomunikasi dan misinformasi antara pengurus dan warga. “Yang terjadi sebenarnya adalah miskomunikasi antara warga dan pengurus terkait mekanisme pemilihan serta pergantian jabatan di FKDM dan LMK. Informasi yang tidak lengkap dan tersebar di masyarakat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman,” ujar Endra.
Endra menambahkan bahwa proses pengunduran diri anggota FKDM yang juga menjabat di LMK sudah memiliki mekanisme yang jelas. “Pengunduran diri anggota FKDM akan dilakukan setelah pelantikan anggota LMK pada 27 Desember 2024. Setelah itu, anggota FKDM yang terlibat di LMK akan digantikan melalui rapat pleno FKDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Beberapa warga yang dirangkum oleh jurnalis menyampaikan kebingungan mereka. “Lok kok, Pak Edi, kan sudah jadi FKDM, kok dia jadi juga di LMK? Gimana tuh?” ungkap salah satu warga. Pernyataan tersebut mencerminkan adanya misinformasi yang perlu diluruskan oleh pihak terkait.
Endra juga menekankan bahwa kesalahpahaman ini seharusnya dapat dihindari jika warga dan pengurus lebih aktif berkomunikasi dengan pihak yang berwenang. “Seharusnya, pengurus seperti RT, RW, dan calon LMK baru segera memberikan informasi tentang mekanisme dan tanggal pelantikan, sekaligus pengunduran diri dari FKDM. Jika ada yang kurang paham, jangan ragu untuk bertanya langsung kepada Sekel atau Lurah yang lebih memahami mekanisme ini,” kata Endra.
Sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik di masa mendatang, Endra memberikan himbauan kepada seluruh warga. “Ketika kita tinggal di satu wilayah, yang pertama adalah menjaga keharmonisan dan kekeluargaan. Ketika ada informasi yang didapat, pastikan kebenarannya kepada pihak-pihak yang berwenang agar tidak terjadi miskomunikasi atau misinformasi yang memicu konflik. Intinya, saling berbuat baik dalam bersikap. Apapun yang kita perbuat, jika baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik,” tutupnya.
Pihak Kelurahan berharap, dengan evaluasi dan langkah komunikasi yang lebih baik, polemik ini dapat segera terselesaikan, sehingga keharmonisan antara warga dan pengurus dapat tetap terjaga.
Yayan
M45News